uu no 10 2010. go. uu no 10 2010

 
gouu no 10 2010  7 Tahun 1996 tentang Pangan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

53, LN. 5/1999 yang dilengkapi dengan tafsir dari MK dan perubahan berdasarkan UU No. Esai. Dalam UU ini diatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1992. TPPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 1 dan 2 yang berisi sebagai berikut. 2 Thn 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. a. 42, LN. id - 11 - BAB IV PEMILIKAN DAN. Harta. ABSTRAK PERATURAN. 23, TLN. Tipe Dokumen. 5183, LL SETNEG : 17 HLM. T. METADATA PERATURAN. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. 18, LN. 2020/No. Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan 2. Undang-undang (UU) NO. Lampiran. KETENAGANUKLIRAN 1997 UU NO. 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,. 5069, LL SETNEG : 25 HLM. Cagar budaya perlu ditetapkan dan dilestarikan karena penting untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2012/No. Dalam UU No 12 Tahun 2011 tersebut ditegaskan pula,. 125, TLN NO. Tutup. Undang-undang (UU) NO. ac. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Di antara peraturan perundangan-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Penjelasannya. 5898, LL SETNEG : 70 HLM Subjek. 126 , TLN NO. Sumber. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 10, LN. id : 769 hlm. Download. KRITERIA CAGAR BUDAYA 2. 26, TLN No. UU 12/2010, UU Gerakan Pramuka. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan. Apabila artikel “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010” ini bermanfaat Silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain. . 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Mengubah : UU No. UU ini mengatur mengenai pengaturan bea meterai, yaitu pajak atas dokumen yang dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. 10, LN. Undang-undang (UU) NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA 2. 2010/NO. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 000 tidak berlaku, namun ada masa transisi selama 1 tahun sampai dengan 31 desember 2021. 11 Tahun 2006; UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10. 11 th 2010 ttg Cagar budaya Sei Enim 609 views • 77 slides PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA iniPurwokerto 3. pdf. UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistim operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik1, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Akan tetapi, dalam ayat 1 sampai 5 pasal 7 UU nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan selain. 44, LN. 22 Tahun 2009, UU No. Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan. SULAWESI SELATAN NO. Undang-undang No. Undang-undang (UU) NO. 1, ; 5 hlm. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. 1993/ No. Tags: UU 2010. 2015/NO. 11, LN. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 5233, LL SETNEG: 35 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 2011. NOMOR 10 . Tipe Dokumen. 28805 kali dilihat. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. 19 tahun 1997, UU No. UU No. PANEL Pemeriksaan Perbaikan Permohonan. 10, LN. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memuat Dokumen. Undang-Undang. 3, LN. Pasal 72 UU No. Undang-undang No 7 Prps 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock out) di Perusahaan, ajwatan dan badan yang Vital (LN No. 79. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. PP No. UU No. pdf. 10 Tahun 2004; UU No. Berdasarkan UU No. 149, TLN No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 5166, LL SETNEG : 22 HLM. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika * Pengecualian Rahasia Bank ( di luar UU Perbankan) UU No. 32 tahun 1979; pp no. Undang-undang atau Peraturan. January 17, 2021. Berdasarkan Status. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 6113, LL KEMENKUMHAM : 13 HLM. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. UU No. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi. 79, TLN No. Undang-undang (UU) tentang Keprotokolan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 5233, LL SETNEG: 35 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Masih Berlaku. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat bagi semua komponen bangsa untuk terlibat dalam Gerakan Pramuka. Sumber file : JDIH BPK RI. Pasal 1 (UU No. 12 Tahun 2011 Terkait perubahan dalam UUD Sementara, Soepomo dalam bukunya Prof Dr R Soepomo UUD Sementara RI (UUD 1950) dengan. PUTUSAN Nomor 003/PUU-IV/2006. Mengingat : 1. 5316 , LL SETNEG : 149 HLM. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. UU 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 (UU/2009/10) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2010/ No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi. Tutup. 5233, LL SETNEG: 35 HLM. 15 tahun 2004; uu no. 60. Undang-undang (UU) tentang Pangan . 10/1998 (UUP) dan-UU No. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah. E. Dalam UU No. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DOWNLOAD. go. Humani, Vol. 11/2020 dalam satu naskah, dengan tujuan untuk memudahkan pemangku kepentingan. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan perbankan syariah, antara lain pengertian bank mencakup bank syariah, pengertian prinsip syariah, dan pembiayaan. UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dimana ada pengaturan tentang keserentakan Pilkada secara nasional di tahun 2024. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1970. PUBLIK - PELAYANAN. 2001/ No. id : 8 hlm. 5, LN. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang. Undang-undang (UU) NO. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. go. NO. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang. Navigasi pos. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah. KETERANGAN. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret. 2003; uu no. 10, LN. Belum Tersedia. Mencabut. 10, LN. Belum Tersedia. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi. 10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa: Undang-undang (UU) NO. NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. 5097, LL SETNEG : 23 HLM. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Denda maksimal Rp15 miliar. ABSTRAK: CATATAN:. No. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan. Undang-undang No. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu. January 17, 2021. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam. 4389, LL SETNEG : 13 HLM. 2010 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. BAB III . hukum acara komisi 10. pdf. bahwa. 2010. . Dengan UU 8 tahun 2010, UU kerahasiaan Bank dapat diterobos. Diubah dengan. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi T. 52, LN. Download : Perpang No 73 IX 2010 ttg Penentangan Penyiksaan. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. 53, TLN. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.